Wakil Mendag Ancam Cabut Izin Usaha Investasi Emas Bodong
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menilai investasi emas adalah perkara perdata. Tapi, jika sudah menyangkut investasi bodong maka itu sudah termasuk kasus pidana. Kementerian Perdagangan, menurutnya, bisa saja mencabut izin perdagangan transaksi tersebut. Namun, sebelumnya hal ini harus diurus oleh pihak yang berwajib.
"Sebenarnya, investasi emas ini adalah masalah perdata. Itu kan transaksi dua pihak untuk sepakat jual beli tertentu, misalnya emas," kata Bayu saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, Senin 4 Maret 2013.
Namun, menurutnya, masalah ini bisa berubah menjadi masalah pidana karena berkaitan dengan praktik pengumpulan uang yang diatur undang-undang, misalnya UU tentang Perbankan dan UU tentang Perkoperasian.
"Investasi bodong itu sama dengan pengumpulan uang. Itu mekanisme menghimpun dana masyarakat dan terkait dengan UU, misalnya perbankan, koperasi, dan pasar modal. Itu pidana kalau ada penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai," kata Bayu.
Bayu menambahkan kementeriannya bisa saja mencabut izin perdagangan suatu perusahaan. Namun, karena berkaitan dengan pidana, pelakunya harus diproses oleh pihak yang berwajib lebih dulu.
"Jika pelaku sudah keluar dari ketentuan perdagangan, kami bisa saja mencabut izin mereka. Tapi karena ini pidana, jadi kita tangani mereka dulu di kepolisian," kata dia.
Beberapa hari yang lalu, muncul kasus investasi emas diduga bodong. Seorang nasabah Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS), DZ, mengadu kepada polisi setempat di Depok bahwa GTIS tidak membayarkan keuntungan yang didapatnya sebesar Rp1,9 juta per bulan setelah dia berinvestasi di sana sebesar Rp35 juta.
Tidak hanya itu, nasabah Raihan Jewellery, perusahaan serupa yang berlokasi di Surabaya, juga mengalami hal serupa. Mereka menyatakan tidak mendapat pembagian keuntungan 2,5 persen dari dana yang mereka tanam di sana.
