Fraksi Demokrat restui kadernya 'jalan-jalan' ke luar negeri
Fraksi Partai Demokrat di DPR membolehkan kadernya yang duduk jadi wakil rakyat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan itu diambil, setelah menimbang urgensi dan relevansi kunker itu sendiri.
Seperti kunjungan Komisi III DPR ke Rusia, menurutnya itu tidak masalah karena membahas RUU KUHAP dan KUHP. Demokrat menilai hal itu mencakup urgensi dan korelasi.
"Karena sudah kita bahas dan sudah mendapat penjelasan, maka kita berikan izin. Saya belum tandatangani, mungkin besok saya tanda tangan, minta izin baru ke Rusia," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (3/4).
Demokrat tidak ingin melakukan pengetatan terhadap kadernya di Parlemen. Keputusan memperbolehkan kunker, dengan catatan merupakan hasil rapat tingkat pimpinan partai.
"Kemarin sudah bahas rapat pimpinan, nah kebijakan fraksi untuk kunker kita sudah tekankan, bahwa ini harus dilihat urgensinya apa," tuturnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Partai Demokrat mewajibkan kadernya yang ikut kunker untuk melaporkan kepada masyarakat, oleh-oleh selama kunker.
"Nanti mereka laporan dalam bentuk seminar," kata Nurhayati.
