Korut Siap Berunding, Asal Sanksi Dicabut
Pemerintah Korea Utara menawarkan sederet persyaratan kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan jika ingin kembali berdialog mengenai konflik di Semenanjung Korea. Salah satu syarat yang diminta adalah pencabutan sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB pada Maret lalu.
"Apabila AS dan bonekanya, Korsel, ingin menghindari perang yang dapat melukai tentara dan warga sipil serta benar-benar berharap dapat kembali terbuka dialog dan negosiasi, maka mereka harus membuat keputusan yang tegas," Komisi Pertahanan Nasional Korut seperti dikutip Reuters, Kamis 18 April 2013.
Menurut Korut antara perang dan dialog tidak mungkin dapat dilakukan bersamaan. Selain itu Korut juga meminta latihan militer bersama AS-Korsel untuk segera diakhiri.
"Manuver yang terlalu sering dilakukan hanya akan menambah ketegangan dan menutup kesempatan dialog," imbuh Korut melalui kantor berita KCNA.
Sementara AS juga mengajukan persyaratan kepada Korut apabila permintaannya ingin dituruti. AS meminta negara yang dipimpin Kim Jong-un itu untuk menghentikan ambisi program nuklirnya.
Dalam kunjungan Menlu AS, John Kerry, ke beberapa negara yang ada di Semenanjung Korea menyatakan keinginannya untuk mencapai solusi diplomatis terkait konflik nuklir Korut. Kerry juga mengingatkan Korut untuk tidak lagi sering melontarkan ancaman retoris.
"Biar saya perjelas satu hal di sini. Saya dan Presiden AS sama sekali tidak memiliki niat untuk kembali ke metode lama yang selalu menawarkan dialog ketika ancaman retoris dilontarkan," tegas Kerry di Washington pada Rabu kemarin.
Namun Korut masih enggan untuk mengakhiri program nuklirnya dan menganggap senjata nuklir ada senjata berharga negaranya. Malah mereka meminta AS lah yang seharusnya melucuti peralatan senjata nuklirnya.
"Denuklirisasi Semenanjung Korea dapat dimulai dengan penghapusan alat perang nuklir yang dilakukan AS. Sehingga itu dapat memicu pelucutan senjata nuklir secara global," ucap Korut.
