Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mengganti Sekretaris Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah, Syarief Hasan. Jabatan Sekretaris Setgab kini diduduki oleh Amir Syamsuddin. Amir sendiri di internal Demokrat merupakan anggota Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai.

Syarief Hasan dicopot dari jabatan Sekretaris Setgab bukan tanpa alasan. “Pergantian Sekretaris Setgab semata-mata karena pembagian tugas. Sekarang Pak Syarief kan punya kesibukan yang luar biasa karena ia sudah rangkap jabatan (menteri) sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,” kata Ketua DPP Demokrat, Sutan Bhatoegana, Kamis 2 Mei 2013.

Untuk menyiasati urusan Syarief Hasan yang sudah amat banyak, maka posisi Sekretaris Setgab kini diserahkan kepada Amir Syamsuddin – yang juga menjabat Menteri Hukum dan HAM di kabinet. Syarief ingin berkonsentrasi mengurus internal Partai Demokrat, sementara Amir Syamsuddin kini bertugas mengurus isu-isu terkait koalisi pemerintah.

Pergantian Sekretaris Setgab ini dilakukan Selasa, 30 April 2013, bertepatan dengan rapat Setgab soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam rapat itu, seluruh parpol koalisi sepakat kenaikan BBM perlu dilakukan. Namun PPP dan PKB menolak adanya kompensasi dalam bentuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.

Lima belas anggota keluarga Susilo Bambang Yudhoyono jadi calon anggota legislatif Partai Demokrat. Mereka diyakini bisa mendulang suara bagi partai itu.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, kondisi partai saat ini berbeda dibanding pada tahun 2009. Menurutnya, saat itu adalah masa kejayaan Partai Demokrat, sehingga siapapun caleg dari Demokrat, pasti akan dipilih oleh rakyat.

"Demokrat mempunyai kemewahan politik di 2009, nah sekarang 2014 kemewahan itu sudah berat. Kalau dulu orang lihatnya partai, sekarang orangnya, karena kena kasus dan macam-macam," kata Melani di Gedung DPR, Kamis 3 April 2013.

Melani mengatakan, keluarga SBY yang memiliki kredibilitas dan kualitas diyakini dapat mendulang suara pada Pemilu 2014. Tapi, siapapun caleg dari Demokrat, kata dia, sudah melalui tahap seleksi.

Dari calon-calon yang diajukan oleh DPP, kemudian diseleksi oleh SBY. Setelah itu SBY mengundang ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendapat masukan.

"Ketua DPD itu kan yang paling tahu potensi di daerahnya, jadi mereka tahu potensi orang-orang yang disodorkan namanya. Setelah dipilih, kami panggil lembaga survei, kira-kira potensi terpilihnya berapa persen," kata dia.

Tidak menutup kemungkinan, kata Melani, di suatu daerah ada caleg suami-istri atau keluarga dari SBY. "Jadi kalau memungkinkan ada potensi meraih suara, kalau kebetulan ada keluarga ya nggak apa-apa," ucapnya.

Meski demikian, Melani tak khawatir jika partainya dicap sebagai partai dinasti atau nepotisme. Sebab, kata dia, keluarga SBY hanya 15 orang dari total keseluruhan caleg 560 orang.

Berikut ini adalah nama-nama caleg kerabat SBY:

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (anak SBY) di dapil Jatim VII no urut 1

2. Sartono Hutomo (sepupu SBY) di dapil Jatim VII no urut 2

3. Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY) di Banten III no urut 1

4. Agus Hermanto (adik ipar SBY) di Jateng I no urut 1

5. Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo, ipar SBY) di Jateng VI no urut 7

6. Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto) di Jabar VIII no urut 2

7. Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto) di Jateng I no urut 3

8. Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo) di DKI I no urut 3

9. Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY) di DKI III no urut 5

10. Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo) di Jateng V no urut 4

11. Indri Sulistyowati (keponakan Hadi Utomo) di NTB no urut 3

12. Sumardany Zirnata (suami Indri Sulistyowati) di Riau I no urut 2

13. Agung Budi Santoso (famili Hadi Utomo) di Jabar I no urut 1

14. Sri Hidayati (adik ipar Agung BS) di Jawa Barat III no urut 3 dan

15. Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati) di Jatim VI no urut 9.

Sejumlah nama diprediksi akan ikut meramaikan bursa pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus 2013 mendatang.

Selain pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang dipastikan maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur periode jabatan 2014-2019, sejumlah nama juga diprediksi bakal muncul ikut meramaikan bursa Pilgub Jatim.

Lembaga Survei The Initiative Jakarta menjaring dan memunculkan beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat kuat calon gubernur Jatim. Di antaranya, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah Indar Parawansa.

Sementara, untuk posisi bakal wakil calon gubernur, muncul beberapa nama seperti Said Abdullah yang kini menjabat anggota DPR-RI, Bambang Dwi Hartono yang menjabat Wakil Walikota Surabaya dan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung.

"Itu rekomendasi masyarakat Jawa Timur, yang kemudian disimpulkan nama-nama itu pantas mencalonkan diri sebagai gubernur dan calon wakil gubernur," kata Direktur Lembaga Survei The Initiative, Dahlan di Surabaya, Kamis 2 Mei 2013.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Initiative tingkat popularitas tokoh Jawa Timur bervariasi, untuk urutan pertama adalah Said Abdullah 27,70 persen; Khofifah 70,32 persen; Pramono Anung 20,90 persen; Soekarwo 90,18 persen; Bambang 27,69 persen; Djarot Saiful Hidayat mantan Walikota Blitar 9,82 persen; Saifullah Yusuf 66,88 persen; Eggy Sujana 8,57 persen; Ridwan Hisjam 8,46 persen; Sirmadji 8,15 persen.

Survei itu menggunakan multistage random sampling, face to face interview menggunakan instrumen kuisioner untuk menggali invormasi dengan sistem pertanyaan semi terbuka.

Wilayah responden proporsional berdasarkan data BPS di 99 desa/kelurahan dengan 11 daerah pemilihan di Jawa Timur. Responden adalah warga Jatim yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei tersebut dilakukan pada 11 - 15 April 2013.

Masa jabatan Dede Yusuf sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat tinggal menghitung hari. Setelah melepas jabatan itu, Dede ingin terus mengabdikan dirinya di dunia politik.

"Saya akan terus berkiprah di dunia politik, saya ingin terus beri kontribusi untuk Jawa Barat, saya tidak ingin tinggalkan Jawa Barat," kata Dede Yusuf, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (30/4).

Dia berjanji akan menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya sampai waktu yang ditentukan. Sambil menunggu waktu itu, Dede mengaku belum berniat turun ke lapangan mencari dukungan sebagai calon legislatif Dapil Jabar II, yang diusung Partai Demokrat.

"Sekarang berbakti dulu, usai sertijab baru jadi politikus lagi. Setelah usai serah terima jabatan (sertijab) wakil gubernur Jabar, saya akan berkonsentrasi untuk menjadi Caleg," ujarnya.

Dede menegaskan dirinya tak perlu mundur meski melamar jadi caleg.

"Ga perlu, karena masih DCS. Paripurna ini saja pun sudah menjadi proses pengunduran diri saya. Dan, 13 Juni nanti, sudah otomatis berhenti," ucap mantan bintang film laga ini.

Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak mencalonkan anggota keluarga sebagai bakal calon anggota legislatif Pemilu 2014. Hal itu berdasarkan rilis Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi). Demokrat disebut sebagai partai yang menerapkan politik dinasti.

Dari daftar caleg sementara (DCS) yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum, setidaknya ada 13 nama caleg yang memiliki kedekatan dengan keluarga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan delapan orang merupakan teman SBY. Sementara itu, tiga orang merupakan teman dari Ani Yudhoyono. Berikut rinciannya:

Keluarga SBY

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jawa Timur VII), anak;

2. Hartanto Edhie Wibowo (Banten III), adik ipar;

3. Sartono (Jatim III), sepupu;

4. Mexicana Leo Hananto Wibowo (DKI Jakarta III), keponakan SBY;

5. Agus Hermanto (Jawa Tengah I), adik ipar SBY;

6. Putrid Permatasari (Jateng I), keponakan Agus Hermanto;

7. Agung Budi Santoso (Jabar I), keluarga Hadi Utomo, kakak dari Agus Hermanto;

8. Sri Hidayati (Jabar III), adik ipar Agung B Santoso;

9. Drg Lintang Pramesti (Jabar VIII), anak Agus Hermanto;

10. Hj Indri Sulistyowati (NTB), keponakan Hadi Utomo;

11. Decky Hardidjantho (Jateng V), keponakan Hadi Utomo;

12. Nur Cahyo Anggorojati (Jateng VI), anak Hadi Utomo;

13.Dwi Astuti Wulandari (DKI Jakarta I), anak dari Hadi Utomo.

Teman SBY

1. Darizal Basir (Sumbar I);

2. Cornel Simbolon (DKI Jakarta I);

3. Fadjar Sampurno (DKI Jakarta I);

4. Mayjen (Purn) Syafei Nasution (Jabar X);

5. Ratyono (Jatim VIII);

6. Dikdik Salmijardi (Kalteng I);

7. Syamsul Mappareppa (Sulawesi Selatan II);

8. Azis Ahmadi (Jatim VII).

Teman Ani Yudhoyono 

1. Nurhayani Pane (Jabar II);

2. Nuki Sutarno (Jatim XII);

3. Indrawari Sukardi (Jambi).

Sekretaris Dewan Kehormatan Melanie Leimena Suharli mengatakan, banyaknya caleg yang berasal dari satu keluarga di partainya sama sekali tidak masalah. "Saya rasa enggak masalah. Dari 560 caleg, memang ada beberapa orang (yang satu keluarga). Tapi ini semua kan sudah merupakan masukan dari DPD di daerah," ujarnya.

Menurutnya, Demokrat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kepada orang lain yang masih belum jelas rekam jejaknya. Jika ada anggota keluarga yang memiliki kemampuan, Melanie mengungkapkan, tak ada alasan untuk tidak merekrut orang itu.

"Siapa-siapa yang bisa meraih suara banyak kami akan terima," katanya.

Melanie, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini, menambahkan, menjadi caleg adalah hak politik setiap individu. Partainya juga melakukan seleksi dan membuat beberapa penilaian akan kapasitas dan kapabilitas bakal caleg yang akan diusung.

"Jadi tidak peduli pasangan suami istri, yang penting kapasitasnya. Selain itu, kami juga pakai survei di mana di daerah itu kekuatannya siapa-siapa saja orang-orangnya yang bisa unggul," kata Melanie.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para politisi dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik saat ini hingga Pemilu 2014. Stabilitas politik, kata Presiden, sangat penting untuk perekonomian.

"Kalau bicara stabilitas politik, peran politisi dan elite politik sangat penting," kata Presiden saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Presiden berharap agar politisi dan elite politik bisa mengukur dan tidak melebihi batas kepatutan dalam menghadapi kompetisi politik. Pengalaman pemilu selama ini, situasi politik bakal semakin memanas menjelang Pemilu 2014.

Apalagi, lanjut Presiden, di tahun politik seperti ini benturan sosial sangat bisa terjadi. Konflik sosial dapat mengganggu program pemerintah dalam peningkatan kesejateraan rakyat.

Presiden menambahkan, jika terjadi peristiwa politik yang tidak diharapkan selama tahapan pemilu, hal tersebut harus segera diselesaikan agar jangan menciptakan gangguan keamanan. Ia berharap, Pemilu 2014 bisa berjalan baik seperti Pemilu 2004 dan 2009.

"Yang bertanggung jawab menjaga stabilitas bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka tidak dirancang untuk mengemban tugas seperti itu. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Presiden.

Fransiskus Refra atau biasa dipanggil Tito Refra sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dan adik John Kei itu mengaku sudah menyiapkan anggaran yang tak sedikit untuk maju dari daerah pemilihan Papua Barat.

"Saya dengar teman-teman yang jadi caleg di Jakarta menyiapkan satu sampai satu setengah miliar rupiah," kata Tito, Rabu 24 April 2013. "Saya sendiri siapkan satu setengah miliar rupiah."

Tito menyatakan kondisi Papua Barat memang mensyaratkan biaya politik yang tak sedikit. Biaya transportasi dari Jakarta ke Papua saja sudah besar, belum lagi transportasi antar kabupaten di Papua Barat yang juga umumnya mengandalkan pesawat terbang.

"Biaya itu untuk bikin kaos, makan minum dan transportasi," kata Tito.

Tito menyatakan sudah menyiapkan biaya pencalonan ini sejak lima tahun lalu. "Saya yakin banget, PAN nanti punya satu kursi dari Papua Barat," kata Tito yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.

Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono belakangan kerap muncul di depan publik. Dengan seragam TNI lengkap putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terlihat gagah bicara di depan khalayak umum.

Namun, belakangan penampilan suami Anissa Pohan itu justru menuai pertanyaan, termasuk dari lingkungan para perwira TNI sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Dia mempertanyakan kapasitas Agus Yudhoyono muncul di sejumlah acara, apakah sebagai perorangan atau atas undangan resmi. Sebab, jika atas undangan resmi yang jatuh ke kesatuan atau ke Mabes TNI AD atau Mabes TNI, apakah layak diwakilkan ke seorang berpangkat mayor.

"Lalu ke mana jenderal dan para kolonelnya sesuai jabatannya?" tanya Hasanuddin lewat siaran pers, Jumat (19/4).

Berikut empat momen Agus Yudhoyono bicara di depan publik.

1. Acara Mata Najwa

Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono tampil sebagai narasumber dalam acara off air 'Mata Najwa' Metro TV di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (5/4). Tema acara adalah 'Pemimpin Muda Inspiratif'.

Selain, Agus hadir pula Wamenkum HAM Denny Indrayana dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan sebagai pembicara dalam acara yang dipandu Najwa Shihab itu. Mereka diminta berbicara soal kiprah generasi muda Indonesia dari berbagai latar belakang yang siap menghadapi dinamika perubahan global.

Saat itu, Agus Yudhoyono tampil mewakili generasi muda TNI. Dia menyampaikan perubahan yang terjadi dalam tubuh TNI, sehingga semakin membuat tentara kebanggaan Indonesia itu semakin profesional, modern dan dicintai rakyat.

Agus mengatakan salah satu bentuk perubahan di tubuh TNI adalah terbukanya komunikasi antara atasan dengan bawahan yang terjadi saat ini.

"Komunikasi yang terbuka akan membawa dampak perubahan yang lebih efektif dan menentukan di masa depan," kata Agus.

2. Acara HIPMI

Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara dalam acara Indonesian Young Leaders Forum 2013, yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4).

Selain Agus, putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan putra Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, juga hadir menjadi pembicara. Dalam pandangannya, putra sulung Presiden SBY itu menyoroti tentang perlunya pembangunan SDM untuk mengantisipasi potensi konflik yang muncul di kawasan Asia Tenggara.

Agus yang hadir dengan seragam TNI lengkap itu menilai, untuk mengantisipasi konflik itu prajurit yang dimiliki harus unggul dan profesional serta menerapkan strategi soft power, banyak kawan tanpa musuh.

3. Konferensi internasional di Jakarta

Dalam acara Konferensi Internasional tentang Futurologi yang diselenggarakan di Jakarta pada 28 Juli 2011 lalu, Agus Harimurti Yudhoyono yang saat itu masih berpangkat sebagai Kapten tampil di depan mimbar memberikan keterangan tentang kondisi geopolitik Indonesia di masa depan.

Acara itu bertema 'Bagaimana dunia akan berubah dalam 30 tahun ke depan: Ahli Dunia berbicara tentang teman global dan kekuatan di abad 21'. Agus yang hadir dengan pakaian TNI lengkap berbicara sekitar 13 menit.

Dia juga memaparkan peranan TNI dalam kehidupan sosial seperti membantu korban tsunami Aceh pada 2004. Selain itu, dia juga mengatakan musuh TNI saat ini sudah bertambah antara lain penyakit SARS dan teroris.

Sementara, misi TNI di abad 21 menurutnya memproteksi demokrasi dan reformasi di Indonesia. Dia juga memprediksi tantangan umum TNI ke depan adalah merespons tantangan baru dan membangun kemampuan baru serta mengembangkan hubungan baru sesuai dengan perubahan hubungan militer yang terjadi di dunia.

4. Acara forum komunikasi

Kapten Agus Harimurti Yudhoyono berbicara di depan ratusan usahawan muda, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Agustus 2010 lalu. Agus berceramah di hadapan forum Komunikasi Alumni Certified Property Analyst, yang digagas oleh Panangian School of Property.

Materi ceramah yang disampaikan putra sulung SBY itu bertajuk: Tantangan Geopolitik Indonesia Abad 21: Pandangan Seorang Prajurit. Agus dengan lancar menyampaikan berbagai pikiran dan gagasannya soal kepemimpinan dan manajemen.

Dia juga menyampaikan pikiran dan gagasannya soal kebijakan luar negeri, ekonomi, ilmu politik sampai pertahanan dan keamanan.

"Guns and butter harus proporsional diterapkan. Dalam keadaan darurat, negara manapun akan mengedepankan pertahanan dan industri militer. Tapi, dalam keadaan damai tentunya butter jadi prioritas," katanya.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo membantah hasil survei yang dilansir Transparency International Indonesia (TII) bahwa partainya termasuk yang paling tidak transparan dalam pendanaan partai.

Menurut Bambang, partainya sudah cukup terbuka dan transparan dalam hal pendanaan partai baik yang mencakup pengeluaran dan pemasukan. "Saya tidak tahu persis juga apa yang menjadi dasar TII memberi kesimpulan seperti itu," kata dia di Jakarta, Selasa 16 April 2013.

Sebab, kata dia, selama ini laporan keuangan Partai Golkar telah diaudit oleh kantor akuntan independen setiap tahunnya dan tidak ada masalah. "Tidak ada dana ilegal yang mengalir ke partai kami, dengan penggunaan yang juga jelas. Sumber-sumber jelas dari partisipasi para kader dan simpatisan," ujar Bambang.

Meski demikian, Bambang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apakah partainya telah melakukan komunikasi dengan TII terkait proses survei tersebut atau tidak. Tapi yang jelas, Partai Golkar membuka diri jika ada lembaga survei yang akan meneliti tentang dana partainya.

"Survei ya, silakan saja dan perlu untuk memberikan gambaran ke masyarakat, dan kita tidak menutup diri kok," ujar dia.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Demokrat, Sartono Hutomo juga membantah bahwa partainya tidak transparan soal dana partai. Bahkan, partainya bersedia untuk diteliti oleh TII.

"Kita mau (kooperatif) dan yang dari APBN diserahkan, tetapi dari yang lain butuh kita audit dulu," kata Sartono di tempat terpisah.

Namun, menurut Sartono, yang jelas partainya sudah komitmen untuk transparan dalam pendanaan partai. Dana partai itu, salah satunya berasal dari potongan kadernya yang duduk di parlemen. "Kita potong yang di DPR, DPRD kabupaten-kota, sekitar 20 persen," jelas dia.

Sebelumnya, TII melansir bahwa ada empat partai politik yang dinilai tidak transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Hal itu dilihat dari empat partai politik itu yang tidak kooperatif untuk dilakukan penelitian ini.

Jelang musim pemilu, partai politik lebih banyak disibukkan agenda internal seperti konflik dan kasus hukum kader dibandingkan dengan pelaksanaan dan optimalisasi fungsi partai secara keseluruhan seperti kegiatan partai, kinerja partai, dan kebijakan politik.

Minggu, 14 Maret 2013, Pol-Tracking Institute mengumumkan hasil riset mereka yang dilakukan pada Februari-Maret 2013. Hasilnya, sekitar 25 persen partai lebih disibukkan dengan konflik, dan 22 persen disibukkan dengan kasus hukum kader.

"Sementara 12 persen diisi dengan kegiatan partai, 4 persen kinerja partai, dan 19 persen kebijakan politik," ujar Executive Director Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda AR.

Dalam kurun waktu tersebut, publik juga tersita oleh maraknya pemberitaan Partai Demokrat dan PKS di media massa. Hal itu bisa dilihat dari tingginya frekuensi berita untuk Partai Demokrat sebesar 59,4 persen, dan PKS sebesar 15,9 persen.

"Serta disusul Partai Hanura 4,8 persen dari tital berita yang masuk dalam riset yaitu sebanyak 6205 barita," ungkap Hanta.

Hanta menilai tingginya berita Partai Demokrat akibat munculnya polemik internal partai setelah beredarnya permintaan mundur Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum.

"Ini terus berlangsung hingga ambil alih DPP Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono via majelis tinggi. Sekuen politik tersebut terus memanas sejak awal Februari dan tidak jarang menjadi headline pemberitaan," jelasnya.

Sedangkan bagi PKS, penetapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka pada akhir Januari 2013 memicu eskalasi pemberitaan negatif tentang PKS selama bulan Februari.

"Hal tersebut kemudian diikuti dengan proses penggantian presiden PKS hingga deklarasi Anis Matta sebagai presiden baru," kata Hanta.

Di tubuh PKS, sosok Hidayat Nurwahid dan Anis Matta paling banyak muncul dalam pemberitaan untuk meredam sentimen negatif media sekaligus menjaga soliditas partai.

Pengumpulan data ini dilakukan pada periode 1 Februari - 31 Maret 2013 dengan menggunakan teknik pengumpulan data content analysis, serta analisis sosiopolitik mengenai pemberitaan terkait tema berita partai politik dan calon presiden di 15 media.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tinggal satu tahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membuka tahap penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) sejak 9 April 2013 kemarin.

Meskipun pemilu kian dekat, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto melihat setidaknya tiga kondisi yang ironis dari partai politik (parpol) peserta pemilu. Pertama, Didik mengkritik partai-partai yang membuka pengumuman dan pendaftaran caleg secara besar-besaran baik melalui televisi, Facebook, ataupun Twitter dengan dalih untuk kepentingan masa depan bangsa.

"Di satu sisi ada yang baik karena menunjukkan keterbukaan partai. Tapi saya justru melihat ini ironi karena partai tidak perlu mencari kader. Mestinya sudah siap, dan itu orang-orang terbaik mereka," kata Didik dalam sebuah diskusi di Gedung The Indonesian Institute, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 11 April 2013.

Didik mengemukakan salah satu fungsi partai adalah melakukan kaderisasi, dan pendidikan politik. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, negara pun memberikan bantuan keuangan kepada mereka. "Kenapa menjelang pemilu mereka kesulitan mencari kader? Apakah selama ini pengkaderan mereka omong kosong?"

Ironi yang kedua, lanjut Didik, adalah mengenai kinerja parpol di DPR baik tingkat kota/ kabupaten, provinsi maupun pusat yang sangat buruk tercermin dari banyaknya anggota yang tersangkut korupsi. Meskipun tersangkut masalah, seorang anggota DPR tetap dicalonkan lagi oleh partainya dalam pemilu mendatang.

"Semua partai, Golkar, Demokrat, PDIP mengambil kebijakan, semua anggota silakan mencalonkan kembali di daerah masing-masing," katanya.

Didik mengakui bahwa tidak semua anggota DPR terlibat korupsi, dan hanya sebagian yang menjadi terpidana, terdakwa dan tersangka. Namun, ujarnya, yang tersangkut banyak sekali. "Misalkan Banggar, siapa yang tidak curiga kepada anggota Banggar? Sudah jelas mereka tersangkut," tuturnya.

Ironi ketiga, jelas Didik, adalah soal aturan calon perempuan. Menurutnya, kebijakan keterwakilan perempuan sudah mengemuka sejak tahun 2003. Jika pemilu 2014 ini masih ada yang komplain, maka Didik mempertanyakan komitmen parpol meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Selama 11 tahun ngapain? Bukannya kita sudah punya komitmen sejak tahun 2003," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengaku ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengikuti konvensi capres di Partai Demokrat. Tawaran itu disampaikan SBY saat bertemu dengan Irman di Kantor Presiden, Jakarta.

Menjawab tawaran SBY, Irman mengaku siap jika diminta. "Tadi saya dibilangin Pak SBY, 'Pak Irman ada konvensi, oh gitu ya Pak.' Jadi, kalau diperintah kita siap (ikut konvensi)," aku Irman usai bertemu SBY di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4).

Meski demikian, Irman mengaku tidak akan mengikuti langkah yang dilakukan rekan-rekannya di DPD, seperti La Ode Ida yang memilih bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar yang merapat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Nggak, saya menjaga," ucapnya.

Irman mengaku mengapresiasi tawaran yang diberikan SBY terkait konvensi tersebut. Kondisi itu dianggapnya sebagai ruang bagi anak bangsa untuk menjadi presiden melalui Partai Demokrat.

"Ya saya bilang, pokoknya apresiasi lah, artinya apa yang dilakukan demokrat itu baik sekali memberikan ruang kepada anak bangsa yang mana tentu kriteria akan ditentukan lebih dahulu, kalau saya belum bisa menjawab ini kan tergantung ketua Majelis Tinggi," paparnya.

Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat untuk membahas soal penggabungan partai. Bahkan, Yenny bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi partai itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dua kali bertemu. Di Cikeas dan di Bali, sewaktu KLB (Kongres Luar Biasa)," kata Sekretaris Jenderal PKBIB, Imron Rosyidi Hamid saat dihubungi VIVAnews, Minggu 7 April 2013.

Apakah sudah ada kesepakatan? "Kami tunggu pengumuman dari SBY lah. Secara etika, kami lebih baik menunggu SBY," kata dia.

Kabar PKBIB akan bergabung ke Demokrat santer setelah anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Yenny Wahid merapat ke partai pimpinan SBY itu.

Bahkan, Yenny digadang-gadang menjadi wakil ketua umum. "Butuh satu wakil ketum perempuan," kata Mubarok.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyimpulkan, presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono harus datang dari kalangan militer. Hal ini menanggapi hasil survei Indonesia Network Elections Survey (INES).

Dalam survei yang dirilis Minggu, 7 April 2013, INES mengungkapkan, sebanyak 50,1 persen dari 6.000 responden merasa aman dalam tiga tahun pemerintahan SBY dan Boediono. "Keamanan 50,1 persen itu artinya apa? Rakyat masih menginginkan pemimpinnya dari militer atau punawirawan," kata dia di Jakarta, hari ini.

Dia pun punya sejumlah nama yang dinilai memenuhi kualifikasi tersebut, yakni Ibu Negara saat ini Ani Yudhoyono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie, dan mantan Panglima TNI Djoko Santoso.

Diberitakan sebelumnya, survei INES itu dilaksanakan 13 hingga 30 Maret 2013 dengan 6.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen.

Sementara itu, INES pun merilis persentase tingkat ketenaran sejumlah tokoh-tokoh politik. Dengan pertanyaan apakah koresponden mengenal tokoh, Any Yudhoyono dikenal 95,2 persen koresponden, sementara adiknya, Pramono Eddy hanya 81,2 persen. Tertinggi diraih Megawati Sukarno Putri dengan 99,2 persen mengenal yang bersangkutan. Disusul kemudian oleh Jusuf Kalla (97,8 persen), Aburizal Bakrie (96,7 persen), Prabowo Subianto (96,7 persen), Hatta Rajasa (90,6 persen), Surya Paloh (90,2 persen), Djoko Suyanto (89,2 persen), Wiranto (88,2 persen), dan Sutiyoso (87 persen).

"Di Indonesia ini perlu diingat jangan terlalu berambisius untuk maju menjadi presiden, cukup jadi cawapres saja. Karena presidennya pasti orang Jawa, jadi jangan terlalu berharap," kata dia.

Oleh karena itu, semua kalangan harus menghormati budaya Jawa. "Sekarang yang penting semua orang harus menghormati budaya Jawa," pungkasnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Mata mendukung penuh pencalonan Wali Kota Bandung 2013, Ridwan Kamil dan Oded M Danial. Dia menilai Bandung butuh sosok kreatif seperti Ridwan Kamil yang juga merupakan Dosen Arsitek Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kota Bandung ini adalah kota internasional, karenanya kami mendukung Ridwan dan Oded," kata Anis Mata di Kampus Unpad Bandung, Jumat (5/4).

Pemilihan dua nama yang berbeda latar belakang ini adalah cara PKS dalam berpolitik. Ridwan Kamil merupakan tokoh intelektual muda asli putra daerah. Sedangkan Oded merupakan ketua DPD PKS Kota Bandung.

"Ini cara kami menunjukkan bahwa paradigma berpikir kami PKS itu berbeda," ujarnya.

Dia tak sungkan untuk membantu pemenangan calon yang diusung PKS dan Gerindra tersebut. Bahkan saat diminta untuk jadi Juru Kampanye (Jurkam) Anis menyatakan kesiapannya.

"Iya Jurkam Insya Allah saya akan turun langsung," paparnya.

Mantan Sekjen PKS itu mengaku ingin mengukuhkan Bandung sesuai makomnya sebagai Kota Internasional. "Karenanya Bandung harus dipimpin oleh orang yang memiliki tabiat urban city," tandasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani setuju pembahasan Undang-undang Pilpres tetap dilanjutkan. Yani mengusulkan adanya larangan seorang presiden memiliki rangkap jabatan.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan perlunya perumusan pelarangan rangkap jabatan presiden dalam UU Pemilu Presiden. Larangan rangkap jabatan ini meliputi ketua umum partai, ketua organisasi masyarakat maupun sejenisnya," kata Yani dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (5/4).

Partai koalisi berlambang Kabah tersebut menginginkan larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar presiden lebih fokus bekerja sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

"Posisi politik presiden harus di atas semua golongan, ormas dan partai politik," terang Yani.

Menurutnya, sikap PPP tersebut juga terkait dengan politik kenegaraan, dan dalam rangka penegakan konstitusi. Seharusnya, sambung Yani, loyalitas pada partai seketika selesai, sejak saat dilantik menjadi presiden.

"Ingat, para pendiri bangsa mencontohkan sikap negarawan dengan menanggalkan jabatan politik saat menjadi presiden," terang politikus yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Fraksi Partai Demokrat di DPR membolehkan kadernya yang duduk jadi wakil rakyat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan itu diambil, setelah menimbang urgensi dan relevansi kunker itu sendiri.

Seperti kunjungan Komisi III DPR ke Rusia, menurutnya itu tidak masalah karena membahas RUU KUHAP dan KUHP. Demokrat menilai hal itu mencakup urgensi dan korelasi.

"Karena sudah kita bahas dan sudah mendapat penjelasan, maka kita berikan izin. Saya belum tandatangani, mungkin besok saya tanda tangan, minta izin baru ke Rusia," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (3/4).

Demokrat tidak ingin melakukan pengetatan terhadap kadernya di Parlemen. Keputusan memperbolehkan kunker, dengan catatan merupakan hasil rapat tingkat pimpinan partai.

"Kemarin sudah bahas rapat pimpinan, nah kebijakan fraksi untuk kunker kita sudah tekankan, bahwa ini harus dilihat urgensinya apa," tuturnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Partai Demokrat mewajibkan kadernya yang ikut kunker untuk melaporkan kepada masyarakat, oleh-oleh selama kunker.

"Nanti mereka laporan dalam bentuk seminar," kata Nurhayati.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrawi mengaku tidak terganggu dengan bergabungnya Lily Wahid ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Menurutnya, Lily berhak mengaktualisasikan diri di partai manapun.

"Semua warga negara punya hak memilih dan dipilih di dapil manapun," kata Imam di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 3 April 2013.

Imam mengatakan PKB tidak khawatir Lily akan merusak basis massa di Jawa Timur. Dia mengklaim PKB sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu.

"Sejarah sudah membuktikan bahwa dalam setiap pemilu PKB bisa eksis. Kita akan melihat (pengalaman) itu dan menjadikannya sebagai pelajaran," ujarnya.

Imam melanjutkan, yang terpenting dari sebuah kontestasi adalah persaingan yang sehat dan fair. Dia meyakini PKB mampu meraih kemenangan dalam pemilu 2014 mendatang. "Yang penting berlomba-lomba berbuat kebaikan bukan kecurangan. Kita akan terus melihat masa depan kemenangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Lily yang juga mantan politikus PKB memutuskan bergabung ke Hanura setelah dicopot dari kursi DPR. PKB mencopot Lily karena dinilai yang bersangkutan kerap berseberangan dengan kebijakan Fraksi.

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menyambut baik bergabungnya adik kandung mantan Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) ke partainya. Wiranto menjelaskan alasannya menerima Lily Wahid.

Menurutnya, dalam perjuangan untuk melakukan perubahan di negeri ini tidak mudah dan butuh sesuatu yang besar. Yakni, kekuatan politik besar yang bisa melakukan suatu perubahan.

"Hanura adalah salah satu kekuatan politik yang diakui dan sah. Kami membutuhkan kekuatan. Kami sudah kenal Ibu Lily di awal reformasi, beliau adalah pejuang yang gigih," katanya.

SBY juga menceritakan kebahagiaan selama jadi presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) rupanya tak hanya membahas soal UU sertifikasi halal dan larangan minuman keras (miras) saja. Dalam pertemuan tertutup selama hampir satu jam tersebut, SBY pun meminta MUI untuk bekerjasama jelang Pemilu 2014.

"Karena ini tahun politik agar menjaga Pemilu berjalan baik dan tenang, tidak ada konflik. Beliau juga bergembira katanya capres dan cawapres masih banyak. Beliau mengatakan ada 36 calon," kata Ketua MUI Pusat Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 April 2013.

Dalam kesempatan itu, lanjut Maruf, SBY juga mengaku bahagia karena demokratisasi di negara ini sudah berjalan baik. SBY berharap presiden terpilih yang akan menggantikannya di 2014 dapat bekerja lebih baik darinya.

"Apa yang sudah dicapai dipertahankan yang bagus-bagus. Apa yang belum dicapai diusahakan sebagai upaya berkelanjutan. Beliau juga merasa bersyukur karena negara kita ini ternyata sudah demikian mencapai prestasi yang luar biasa yaitu lebih tinggi dari negara-negara lain, hanya di bawah China saja," kata Ma'ruf.

MUI pun menurut Maruf mengapresiasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan SBY selama dua periode ini. "Kami dari MUI juga menyampaikan apresiasi, dan menurut hemat kami tidak mudah dicapai, dengan strategi yang tepat, sehingga begitu mengesankan apa yang dicapai ini," ujar dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Sudewo, akan pindah ke Partai Gerindra. Menurut Sudewo, pindah ke Partai Gerindra baru sebatas niat.

"Itu tergantung niatan saja. Masih pertimbangkan internal dan belum bisa saya sampaikan publik," ujar Sudewo saat dikonfirmasi, Selasa 2 April 2013.

Sementara anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat membenarkan bahwa Sudewo telah mendaftar sebagai calon anggota legislatif ke partainya.

"Sudah menyerahkan formulir, tapi belum kami putuskan," kata Martin.

Martin mengatakan, partainya tidak langsung menyetujui Sudewo sebagai caleg dari partainya. Alasannya, Gerindra akan terlebih dulu mendalami rekam jejak Sudewo.

"Jangan sampai nanti memindahkan permasalahan dari Demokrat ke Gerindra," tutur dia.

Sikap Fraksi 

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf akan memanggil Sudewo. Pemanggilan dilakukan untuk mengonfirmasi secara langsung perihal kepindahan Sudewo ke Gerindra.

"Saya coba panggil Pak Dewo. Saya ingin menanyakan langsung," ujar kata Nurhayati di gedung DPR.

Kabar kepindahan Sudewo sudah didengar oleh internal partai. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari anggota Komisi V DPR itu. "Saya belum mendapatkan dari yang bersangkutan," kata dia.

Bahkan, kata Nurhayati, sampai saat ini dia belum berhasil menghubungi Sudewo. "Sampai sekarang belum bisa dihubungi," tuturnya. (VV)