Situs Akan di Alihkan ke BLOG.TAMORANEWS.COM, Space Iklan Murah Email to : admin[at]tamoranews.com or 235FD217.
BELAWAN - Ratusan warga miskin di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan tampak antusias mengikuti pengobatan gratis yang dilaksanakan Rumah Zakat Perusahaan Gas Negara (PGN) bekerjasama dengan tokoh masyarakat peduli pendidikan Saiful Famar, Senin (29/04/2013) di aula Kantor Lurah Belawan I.

Vili Nomelda selaku kordinator lapangan Rumah Zakat menjelaskan, pelaksanaan kegiatannya pelayanan pengobatan gratis maupun penyuluhan dilaksanakan 3 kali dalam sebulan di daerah Belawan yang terkena dampak jalur pipa gas negara.

"Setiap bulannya kegiatan serupa ada dua Desa/Kelurahan dilaksanakan yakni di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak dan kelurahan Sicanang Belawan khususnya pengobatan gratis, pemeriksaan kehamilan (USG) dan penyuluhan mengenai kesehatan lainnya bagi masyarakat,"Tutur Vili Nomelda didampingi Saiful Famar.

Dijelaskan, kegiatan pengobatan gratis kali ini meliputi, pemiksaan gigi, cabut gigit, tambal gigi serta memberikan pengobatan kepada masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian langsug Rumah Zakat PGN bagi masyarakat, serta kita menyediakan penyuluhan dengan 1 unit mobil kesehatan keliling rumah Zakat PGN guna memberikan pelayanan kesehatan.

Meski kita masih punya klinik namun kita ada pelayanan rujukan bersalin gratis di rumah sakit. Seperti kegiatan pada hari ini semula ditargetkan hanya 175 warga namun nyatanya sudah dilayani 300 warga namun tetap kita layani dengan jumlah personil yang ada yakni 3 perawat, 1 bidan, 2 dokter umum, 1 operator USG, 2 apoteker, 3 relawan dan seorang kordinator lapangan.

Saiful Famar selaku tokoh masyarakat peduli Pendidikan mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan pihak rumah zakat PGN, serta kita berterima kasih atas dukungan dan fasilitas yang diberikan pihak Kelurahan Belawan I yang telah mensukseskan kegiatan pengobatan gratis hingga terlaksana mampu melayani 300 masyarakat disini.

Apalagi mengingat kondisi masyarakat Belawan tergolong masih banyak hidup digaris kemiskinan. kita harapkan Rumah Zakat PGN nantinya tak hanya melayani bidang kesehatan melainkan juga peduli pada bidang pendidikan dan lingkungan bagi masyarakat Belawan yang saat ini kerap dilanda banjir pasang air laut.

Hal senada juga disampaikan Hamidi Lubis, Lurah Belawan I ini bersyukur atas adanya kepedulian Rumah zakat PGN terhadap warganya, Lurah juga mengaku warganya yang mayoritas nelayan masih membutuhkan pelayanan tak hanya bidang kesehatan saja melainkan juga bidang lainnya diantaranya bidang pendidikan bagi anak-anak nelayan, bidang pelayanan bina lingkungan maupun pelatihan tenaga kerja bagi warganya.Ujarnya singkat.

STABAT - Kehadiran Bank BNI di Kota Stabat diharapkan dapat memberikan hal yang bararti kapada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan perekonomian di Kota Stabat dan sekitarnya, dengan beroperasinya Bank BNI ini merupakan wujud dukungan dalam mensukseskan vis dan misi Pemkab.Langkat di masa mendatang.

Pernyatan tersebut disampaikan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekdakab.Langkat Drs.H.Surya Djahisa, Msi pada acara peresmian Relokasi Bank BNI Stabat dari alamat semula di Jl. Sudirman No.7A ke Jl.Zainul Arifin No. 1B-1C Stabat. Senin ( 29/4).

H.Ngogesa menyatakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan tanggung jawab barsama baik Pemerintah, swasta maupun dunia perbankan. Ini merupakan suatu kebanggaan kita dimana kehadiran lembaga perbankan representasi bagi peningkatan perekonomian di daerah, untuk itu para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat memaksimalkan peningkatan pelayanan perbankan dengan sebaik-baiknya.

M.Gunawan Putra Head Of Network & Servicees ( HNS ) mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekdakab.Langkat dan undangan lainnya, lebih lanjut dikatakan seb agai bentuk kometmen BNI untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada para nasabah.

BNI memilki jaringan berupa 15 Kantor Wilayah, 5 kantor Cabang luar Negeri, 1.497 Kantor di dalam Negeri ( berupa Kantor Cabang/kantor Layanan/Kantor Kas/Payment Point) 95 Sentra Kredit ( termasuk Bisnis Kartu ) serta 51 Unit layanan Gerak.

M.Gunawan Putra berharap dengan penambahan jaringan BNI terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, maka sebaran outlet BNI semakin luas sehingga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar serta dapat membedrikan banking experience khususnya terhadap layanan produk jasa BNI.
Dok : Globalsumut.com
MEDAN –  Reses pertama Daerah Pemilihan V anggota DPRD Medan Drs. M. Yusuf S,pdi berlangsung alot. Reses yang dihadiri 7 Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kota Medan dan 500 -an warga perwakilan dari Medan Utara itu digelar di lapangan bola lingkungan 3 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan. Selasa (30/4/2013).

Ke 7 SKPD itu masing-masing dari Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Kepebdudukan dan Catatan Sipil, serta pihak RSU Pirngadi Medan. Selain itu, turut juga hadir Badan Anggaran DPRD Medan Ahmad Parlindungan, dan anggota DPR-RI Drs. Asrul Azhar MM. Sedangkan pihak Kecamatan Medan Labuhan, Lurah Kelurahan Sei Mati, serta perangkat Kepala Lingkungan turut hadir di lokasi reses ke-I Dapil-V anggota DPRD Medan.

Dalam acara reses itu, masing-masing perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya, yang kemudian ditampung oleh SKPD yang terkait. Dari sejumlah aspirasi yang disampaikan itu, yang menjadi prioritas tindak lanjut seperti pembangunan jalan yang menghubungkan Kelurahan Sei Mati (daerah batang kilat-red) dengan Kelurahan Pekan Labuhan (Simpang Seruwai-red), yang sejak tahun 2008 sudah diajukan pihak Kelurahan melalui Musrembag kota Medan.

Selain itu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Medan juga menjadi topik utama dalam reses tersebut, yang mana banyak kendala dalam pengurusan administrasi sehingga masyarakat terbebani biaya.

Anggota DPRD kota Medan dari Dapil -V Drs. Muhammad Yusuf, S.Pdi meminta agar Walikota Medan Drs. Rahudman Harahap melalui seluruh SKPD kota Medan yang terkait benar-benar menanggapi keluhan masyarakat dengan lebih serius.

“Melalui reses ini, saya minta kepada Walikota Medan melalui seluruh SKPD yang berhadir, untuk benar-benar lebih serius menanggapi dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat ini. Jika bisa dipermudah urusannya, kenapa harus dipersulit”. Tegas Yusuf yang disambut aplus ratusan warga.

Sosok anggota DPRD Medan yang mudah dikenal masyarakat itu juga mengaku melalui reses yag digagasnya di Kelurahan Sei Mati itu dapat lebih menampung aspirasi serta pencerdasan masyarakat yang tinggal di pedalaman.

“Reses yang dilaksanakan di pedalaman Kelurahan Sei Mati ini untuk menyampaikan langsung aspirasi serta pencerdasan masyarakat. Diharapkan masyarakat mendengar dan mampu berbuat apa yang harus dibuat untuk kemajuan daerahnya masing-masing”. Kata Yusuf.

Soal Kependudukan dan Catatan Sipil juga disinggung. Begitu juga tentang Pertanian dan Kelautan, serta kendala-kendala di bidang pendidikan. Semua aspirasi masyarakat Medan Utara itu ditampung SKPD terkait, dan berjanji untuk memproritaskannya dalam anggaran ditahun mendatang.

Sementara anggata Komisi VIII DPR-RI yang turut berhadir Drs. Asrul Azhar MM juga memberikan arahan. Anggota DPR-RI dari partai PPP itu berjanji akan membawa permasalahan masyarakat ke pusat. “Saya turut menampung aspirasi masyarakat. Saya juga akan memperjuangkan atau merevisi Undang-Undang yang membebani pelayanan ke masyarakat, seperti kepengurusan Akte Kelahiran yang waktunya sangat singkat. Begitu juga dengan pembebanan biaya percraian, saya akan segera menindaklanjuti masalah itu, agar nantinya dilakukan pemeriksaan di lembaga Pengadilan Agama tersebut”. Tegas Asrul. (GB)

Masa jabatan Dede Yusuf sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat tinggal menghitung hari. Setelah melepas jabatan itu, Dede ingin terus mengabdikan dirinya di dunia politik.

"Saya akan terus berkiprah di dunia politik, saya ingin terus beri kontribusi untuk Jawa Barat, saya tidak ingin tinggalkan Jawa Barat," kata Dede Yusuf, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (30/4).

Dia berjanji akan menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya sampai waktu yang ditentukan. Sambil menunggu waktu itu, Dede mengaku belum berniat turun ke lapangan mencari dukungan sebagai calon legislatif Dapil Jabar II, yang diusung Partai Demokrat.

"Sekarang berbakti dulu, usai sertijab baru jadi politikus lagi. Setelah usai serah terima jabatan (sertijab) wakil gubernur Jabar, saya akan berkonsentrasi untuk menjadi Caleg," ujarnya.

Dede menegaskan dirinya tak perlu mundur meski melamar jadi caleg.

"Ga perlu, karena masih DCS. Paripurna ini saja pun sudah menjadi proses pengunduran diri saya. Dan, 13 Juni nanti, sudah otomatis berhenti," ucap mantan bintang film laga ini.

Polda Sumut menangani kasus penipuan terhadap sejumlah warga yang ingin menjadi CPNS dengan kerugian mencapai Rp 1 miliar. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pelaku mengaku berpangkat komisaris polisi (kompol) dalam aksinya.

Pelaku penipuan berinisial JSS alias RS (31) dan adiknya JSS dibekuk petugas Satuan Reskrim Polresta Medan di Bandara Sukarno Hata Jakarta, Selasa (23/4) lalu. Kedua warga Pematang Siantar ini ditangkap karena disangka menipu lima korban sehingga mengalami kerugian dengan total hingga Rp 1 miliar.

"Kedua tersangka menipu setelah menjanjikan korbannya dapat diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai)," jelas Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso, Selasa (30/4).

Untuk memuluskan aksinya, RS mengaku sebagai anggota kepolisian berpangkat kompol. "Untuk meyakinkan korbannya, tersangka mengaku dalam waktu dekat akan menjadi Kapolres Sergai," beber Heru.

Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 12 lembar kwitansi penerimaan uang, 4 lembar bukti transfer uang, kartu anggota Polda Sumut yang belakangan diketahui palsu.

Korban penipuan kedua tersangka kemungkinan bertambah dan tersebar di berbagai daerah di Sumut. Hal itu yang menjadi alasan Polda Sumut mengambil alih kasus itu dari Polresta Medan.

"Kita mengimbau agar warga yang merasa telah menjadi korban segera melapor ke Polda Sumut," ucap Heru.

Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak mencalonkan anggota keluarga sebagai bakal calon anggota legislatif Pemilu 2014. Hal itu berdasarkan rilis Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi). Demokrat disebut sebagai partai yang menerapkan politik dinasti.

Dari daftar caleg sementara (DCS) yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum, setidaknya ada 13 nama caleg yang memiliki kedekatan dengan keluarga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan delapan orang merupakan teman SBY. Sementara itu, tiga orang merupakan teman dari Ani Yudhoyono. Berikut rinciannya:

Keluarga SBY

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jawa Timur VII), anak;
2. Hartanto Edhie Wibowo (Banten III), adik ipar;
3. Sartono (Jatim III), sepupu;
4. Mexicana Leo Hananto Wibowo (DKI Jakarta III), keponakan SBY;
5. Agus Hermanto (Jawa Tengah I), adik ipar SBY;
6. Putrid Permatasari (Jateng I), keponakan Agus Hermanto;
7. Agung Budi Santoso (Jabar I), keluarga Hadi Utomo, kakak dari Agus Hermanto;
8. Sri Hidayati (Jabar III), adik ipar Agung B Santoso;
9. Drg Lintang Pramesti (Jabar VIII), anak Agus Hermanto;
10. Hj Indri Sulistyowati (NTB), keponakan Hadi Utomo;
11. Decky Hardidjantho (Jateng V), keponakan Hadi Utomo;
12. Nur Cahyo Anggorojati (Jateng VI), anak Hadi Utomo;
13.Dwi Astuti Wulandari (DKI Jakarta I), anak dari Hadi Utomo.

Teman SBY

1. Darizal Basir (Sumbar I);
2. Cornel Simbolon (DKI Jakarta I);
3. Fadjar Sampurno (DKI Jakarta I);
4. Mayjen (Purn) Syafei Nasution (Jabar X);
5. Ratyono (Jatim VIII);
6. Dikdik Salmijardi (Kalteng I);
7. Syamsul Mappareppa (Sulawesi Selatan II);
8. Azis Ahmadi (Jatim VII).

Teman Ani Yudhoyono 

1. Nurhayani Pane (Jabar II);
2. Nuki Sutarno (Jatim XII);
3. Indrawari Sukardi (Jambi).

Sekretaris Dewan Kehormatan Melanie Leimena Suharli mengatakan, banyaknya caleg yang berasal dari satu keluarga di partainya sama sekali tidak masalah. "Saya rasa enggak masalah. Dari 560 caleg, memang ada beberapa orang (yang satu keluarga). Tapi ini semua kan sudah merupakan masukan dari DPD di daerah," ujarnya.

Menurutnya, Demokrat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kepada orang lain yang masih belum jelas rekam jejaknya. Jika ada anggota keluarga yang memiliki kemampuan, Melanie mengungkapkan, tak ada alasan untuk tidak merekrut orang itu.

"Siapa-siapa yang bisa meraih suara banyak kami akan terima," katanya.

Melanie, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini, menambahkan, menjadi caleg adalah hak politik setiap individu. Partainya juga melakukan seleksi dan membuat beberapa penilaian akan kapasitas dan kapabilitas bakal caleg yang akan diusung.

"Jadi tidak peduli pasangan suami istri, yang penting kapasitasnya. Selain itu, kami juga pakai survei di mana di daerah itu kekuatannya siapa-siapa saja orang-orangnya yang bisa unggul," kata Melanie.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para politisi dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik saat ini hingga Pemilu 2014. Stabilitas politik, kata Presiden, sangat penting untuk perekonomian.

"Kalau bicara stabilitas politik, peran politisi dan elite politik sangat penting," kata Presiden saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Presiden berharap agar politisi dan elite politik bisa mengukur dan tidak melebihi batas kepatutan dalam menghadapi kompetisi politik. Pengalaman pemilu selama ini, situasi politik bakal semakin memanas menjelang Pemilu 2014.

Apalagi, lanjut Presiden, di tahun politik seperti ini benturan sosial sangat bisa terjadi. Konflik sosial dapat mengganggu program pemerintah dalam peningkatan kesejateraan rakyat.

Presiden menambahkan, jika terjadi peristiwa politik yang tidak diharapkan selama tahapan pemilu, hal tersebut harus segera diselesaikan agar jangan menciptakan gangguan keamanan. Ia berharap, Pemilu 2014 bisa berjalan baik seperti Pemilu 2004 dan 2009.

"Yang bertanggung jawab menjaga stabilitas bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka tidak dirancang untuk mengemban tugas seperti itu. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Presiden.
Copyright © 2010 - 2014. Demo - All Rights Reserved
Hosting by : Blogger - Nazuka.net
Template inspired by detikcom
Editing by TAMORANETWORK